Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga saat Raker dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Kepala POM dan Kepala Badan Gizi Nasional di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Foto : Geraldi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga, mengapresiasi penurunan signifikan prevalensi stunting nasional hingga mencapai 19,8% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Capaian ini merupakan yang pertama kalinya berada di bawah 20%, dengan Jawa Barat menunjukkan penurunan tertinggi, yaitu 5,8%.

“Pertama kali dibawah 20 persen, ini hal yang patut diapresiasi, dan penurunan dari Jawa Barat secara presentasi menunjukkan penurunan yang tertinggi, sekitar minus 5,8 persen. Ini kami apresiasi sekali, terutama karena saya perwakilan Jawa Barat juga.” ujar Ravindra Airlangga Raker dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan RDP dengan Kepala POM dan Kepala Badan Gizi Nasional di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya intervensi gizi pada periode pasca kelahiran dan strategi untuk mengatasi tantangan ini. "Apakah ini memerlukan komitmen pertemuan berkala dengan ahli gizi? Atau butuh penguatan pada aspek supply, supplement, fortifikasi, dan pengganti replacement? Mengingat pemahaman gizi ini belum merata," ujarnya.

Selain itu, rendahnya partisipasi keluarga dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) yang hanya 35% juga menjadi perhatian utama. Hal ini menurutnya menjadi tantangan dalam penyebarluasan pemahaman gizi yang komprehensif, terutama bagi pasangan baru. "Kita perhatikan juga bahwa yang mengikuti program Sky Gizi untuk pasangan baru ini kan itu juga masih terbatas. Sehingga pembangunan keluarga ini kan menjadi building block dari society," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ravindra juga menyoroti hasil pemantauan BPOM terhadap produk suplemen kesehatan. Meskipun 94,63% produk telah memenuhi standar, namun sekitar 5% produk menunjukkan ketidakstabilan zat aktif akibat faktor suhu dan kelembaban. Ia mempertanyakan langkah BPOM dalam mendorong produsen untuk menjaga kualitas zat aktif dan apakah ada standar tambahan yang diterapkan.

“Kami ingin mengetahui bagaimana BPOM mendorong produsen agar kualitas zat aktif tetap terjaga. Apakah ada standar tambahan yang mulai diterapkan agar mutu produk tetap optimal?” ucapnya. (ahk, gal)